Bupati Pati, Sudewo, kini berada di tengah desakan hebat setelah kebijakannya memicu gelombang protes luas dari masyarakat.
Desakan agar Sudewo mundur dari jabatan semakin keras mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga legislatif. Tuntutan mundur ini menjadi sorotan nasional, menimbulkan perdebatan tentang mekanisme dan langkah hukum terkait kepala daerah yang menghadapi krisis kepercayaan.
Berikut ini Info Kejadian Semarang akan memberikan ulasan ulasan lengkap mengenai situasi terkini Bupati Sudewo, yuk simak lebih lanjut!
Pemicu Protes dan Desakan Mundur
Kebijakan Sudewo menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menjadi pemicu utama kemarahan masyarakat Pati. Kenaikan pajak yang drastis ini tidak mendapat sosialisasi dan partisipasi publik yang memadai sehingga menimbulkan keresahan.
Selain itu, kebijakan kontroversial lainnya seperti pengaturan hari sekolah menjadi lima hari, pemutusan hubungan kerja terhadap guru honorer, dan PHK tenaga honorer RSUD RAA Soewondo semakin memperdalam kekecewaan warga.
Gelombang protes yang awalnya dari kalangan masyarakat kecil, kemudian meluas hingga ribuan orang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut Sudewo mundur demi menjaga kedamaian daerah.
Aksi Demonstrasi Besar dan Kericuhan
Pada 13 Agustus 2025, ribuan warga turun ke jalan berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Aksi sempat memanas dan berujung ricuh, membuat aparat kepolisian terpaksa menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa.
Demonstrasi yang mengguncang pusat pemerintahan daerah itu menunjukkan betapa urgennya persoalan yang dihadapi Pemkab Pati. Meski demikian, para demonstran tetap bertahan menuntut pemenuhan aspirasi politik mereka untuk percepatan perubahan di pemerintahan.
Sikap Tegas Bupati Sudewo Tolak Mundur
Meski mendapat tekanan hebat, Sudewo menegaskan tidak akan mundur dari jabatan. Ia beralasan bahwa dirinya telah dipilih oleh rakyat secara sah melalui proses demokrasi dan konstitusional. Hal ini sehingga pengunduran dirinya bukan solusi mudah tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sudewo menilai bahwa hak angket DPRD yang telah dibentuk merupakan mekanisme resmi untuk mengusut kebijakan dan kinerja pemerintahannya. Ia juga mengaku akan mengambil pembelajaran berharga dari semua kritikan dan berjanji memperbaiki kebijakan yang bermasalah di masa mendatang.
Baca Juga: Ricuh! Polisi Tembakkan Gas Air Mata Saat Bubarkan Demo Sampai Masuk ke Masjid Agung!
DPRD Kabupaten Pati Bentuk Panitia Khusus Pemakzulan
Menyikapi tuntutan warga dan dinamika politik di Pati, DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk mengusut dugaan pelanggaran sumpah dan janji Sudewo selama memimpin.
Jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran serius, DPRD berhak mengusulkan pemakzulan Bupati Pati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sesuai aturan yang berlaku.
Langkah ini menunjukkan peran DPRD sebagai wakil rakyat dalam mengawal pemerintahan dan menjadi alat kontrol yang demokratis.
Dukungan Dari Partai Politik dan DPP Gerindra
Sudewo mendapat dukungan dari empat partai politik termasuk Gerindra yang merupakan partai asalnya. Meski demikian Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPRD Pati sudah berjalan di jalur yang benar dalam menyelesaikan isu tersebut.
Parpol dan DPP memberi pesan agar proses hukum dan politik dijalankan sesuai mekanisme sehingga tidak melebar ke hal-hal di luar batas konstitusional.
Harapan dan Jalan Keluar Untuk Pati
Situasi yang terjadi di Pati menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah agar lebih peka dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan strategis. Dialog terbuka antara pemerintah dan warga menjadi kunci mencari solusi menyelesaikan masalah secara damai dan transparan.
Harapannya, Pati tetap aman, kondusif dan pembangunan berjalan lancar tanpa terbelah oleh konflik politik. Proses hak angket dan hak pemakzulan diatur dengan ketat agar mununtaskan masalah dengan adil dan sesuai hukum.
Kesimpulan
Bupati Pati, Sudewo, menghadapi desakan keras dari ribuan masyarakat agar mundur dari jabatannya setelah kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen memicu kemarahan luas. Aksi demonstrasi besar-besaran yang diwarnai kericuhan memperlihatkan ketidakpuasan warga yang mendalam.
Meski ditekan habis, Sudewo menolak mundur dan mendorong proses hukum melalui hak angket DPRD. DPRD membentuk pansus pemakzulan yang berpotensi menuntut pemberhentian Sudewo secara hukum jika terbukti pelanggaran.
Pendukung politik tetap ada, tapi proses demokrasi harus dijalankan secara teratur. Konflik ini menjadi pembelajaran penting bagi kepala daerah dan masyarakat dalam menjaga harmoni pemerintahan dan pembangunan daerah.
Untuk informasi terbaru dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Semarang, termasuk perkembangan infrastruktur, kasus kriminal, dan aktivitas masyarakat, kalian bisa kunjungi Info Kejadian Semarang.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari tirto.id
- Gambar Kedua dari indoraya.news