Pemerintah Kota Semarang menegaskan bahwa PKL di sekitar Universitas Diponegoro (Undip) tidak lagi diwajibkan membayar pungutan liar kepada oknum Ormas.
Langkah ini bertujuan melindungi pedagang, menegakkan hukum, dan menciptakan lingkungan usaha yang adil. Farhan menyoroti pentingnya penegakan hukum agar praktik ilegal tidak terulang. Simak kabar terkini seputar Semarang yang sedang viral, hanya di Info Kejadian Semarang.
PKL Undip Bebas Pungutan Liar, Farhan Soroti Hukum
Pemerintah Kota Semarang menegaskan bahwa pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Universitas Diponegoro (Undip) tidak lagi diwajibkan membayar uang keamanan kepada oknum organisasi masyarakat (Ormas). Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak PKL sekaligus menegakkan aturan hukum yang berlaku di kota tersebut.
Farhan, tokoh masyarakat dan advokat lokal, menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus pungutan liar seperti ini. Menurutnya, selain memberikan perlindungan bagi pedagang, tindakan tegas terhadap oknum yang memungut uang secara ilegal juga menjadi upaya untuk menciptakan efek jera.
Kasus ini memicu perdebatan di masyarakat dan media sosial, karena banyak PKL yang sebelumnya merasa tertekan oleh praktik pungutan ilegal. Pemkot Semarang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum yang melanggar aturan, sambil memberikan sosialisasi kepada PKL agar mereka memahami hak dan kewajibannya.
Latar Belakang Pungutan Liar di Area Undip
Menurut laporan Pemkot Semarang, sejumlah PKL di kawasan kampus Undip kerap dimintai uang keamanan oleh oknum Ormas dengan dalih “pengamanan lokasi”. Para pedagang melaporkan bahwa nominal yang diminta bervariasi, dan praktik ini berlangsung dalam waktu lama tanpa ada dasar hukum yang jelas.
Farhan menilai pungutan semacam ini termasuk kategori ilegal dan merugikan pedagang kecil. Ia menambahkan, praktik ini juga bisa menciptakan ketakutan dan ketidaknyamanan bagi PKL, sehingga berpotensi memengaruhi usaha mereka secara signifikan.
Pemerintah kota menekankan bahwa pengawasan rutin diperlukan untuk memastikan tidak ada pungutan liar yang terjadi di wilayah publik. Selain itu, Pemkot juga melakukan pendampingan kepada PKL agar mereka berani melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwenang.
Baca Juga: Walhi Soroti Banjir Bawa Gelondongan Kayu di Pemalang: Indikasi Deforestasi
Tindakan Tegas Untuk Oknum Pelaku
Farhan menekankan bahwa kasus pungutan ilegal ini harus ditindaklanjuti secara hukum. Polisi dan pihak terkait di Pemkot Semarang diimbau untuk mendalami praktik ini, melakukan investigasi, dan memproses oknum yang terbukti melanggar hukum.
Selain aspek hukum, edukasi terhadap masyarakat juga penting. PKL perlu diinformasikan mengenai hak mereka serta prosedur yang benar terkait pembayaran legal, seperti iuran resmi yang diatur Pemkot. Dengan demikian, pedagang dapat membedakan antara kewajiban sah dan pungutan ilegal.
Pemerintah Kota Semarang berencana meningkatkan patroli dan monitoring di kawasan kampus serta area publik lainnya. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan praktik pungutan liar sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan PKL dalam menjalankan usahanya.
Imbas Sosial dan Ajakan Peduli
Kasus ini menimbulkan perhatian luas dari masyarakat dan komunitas pedagang. Banyak yang menyuarakan agar pemerintah lebih proaktif dalam melindungi hak PKL dan menindak tegas oknum yang memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi.
Farhan menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat agar praktik pungutan liar dapat diberantas. Ia juga mendorong warga dan pedagang untuk berani melapor, sehingga tindakan ilegal dapat dihentikan sebelum merugikan lebih banyak pihak.
Di sisi lain, komunitas mahasiswa dan organisasi peduli UMKM mendukung langkah Pemkot Semarang. Mereka menyerukan sinergi antara pemerintah, kepolisian, pedagang, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan ilegal.
Simak berita update lainnya tentang Semarang dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Semarang.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari regional.kompas.com