Dana Korupsi Pemkot Semarang Mengalir ke Polisi dan Jaksa, Ucap Saksi

Sidang kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali mengungkap fakta yang sangat mengejutkan.

Saksi dalam persidangan tersebut menyebutkan bahwa sebagian dana hasil korupsi proyek di sejumlah kecamatan di Kota Semarang mengalir ke oknum aparat penegak hukum (APH), termasuk kepolisian dan kejaksaan. Pengakuan ini tentu menggemparkan dan menjadi sorotan serius terkait integritas penegakan hukum di daerah.

Info Kejadian Semarang akan memberikan ulasan mengenai pengakuan saksi yang mengatakan dana korupsi Pemkot Semarang mengalir ke polisi dan jaksa, yuk simak lebih lanjut!

Pengakuan Saksi dan Aliran Dana ke APH

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/6/2025), Ade Bhakti Ariawan, mantan Kabag Humas Pemkot Semarang, memberikan keterangan yang mengejutkan. Ade, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Semarang.

Ia mengungkapkan bahwa uang hasil korupsi proyek di wilayah Kota Semarang diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, Eko Yarto, Paguyuban Kota Semarang, menitipkan uang tersebut kepada APH, termasuk oknum polisi dari Polrestabes Semarang dan jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang.

Jumlah Setoran dan Sumber Dana Korupsi

Ade menjelaskan bahwa jumlah uang yang disetorkan bervariasi antara Rp 150 juta hingga Rp 200 juta. Dana tersebut berasal dari proyek-proyek di wilayah Kota Semarang. Pak Eko bercerita, saat itu saya ada Rp 200 juta dan Rp 150 juta.

Itu disetor Rp 50 juta ke Tipikor Polrestabes Semarang, dan jaksa Negeri Semarang menerima Rp 150 juta, jelas Ade. Ia menambahkan bahwa dirinya hanya menemani Eko dan tidak mengetahui secara pasti tujuan penyerahan uang tersebut.

Reaksi Pihak Terkait dan Proses Hukum

Pengakuan saksi ini tentu menimbulkan berbagai reaksi dari pihak terkait. Pihak kepolisian dan kejaksaan diharapkan segera melakukan investigasi internal untuk menelusuri kebenaran informasi ini dan menindak tegas oknum yang terlibat.

Sementara itu, mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, yang juga terseret dalam kasus korupsi ini, belum memberikan tanggapan terkait pengakuan saksi tersebut. Proses hukum terhadap Mbak Ita dan tersangka lainnya masih terus berjalan.

Baca Juga: Kecelakaan di Semarang, Truk Muatan Kertas Tabrak Pengendara Motor

Kasus yang Menjerat Pejabat Pemkot Semarang

Kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Pemkot Semarang ini berawal dari pengungkapan dugaan suap dan gratifikasi yang diterima oleh mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya, Alwin Basri, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Keduanya diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total mencapai Rp 9 miliar. Selain itu, beberapa pejabat lain seperti Martono (Ketua Gapensi Kota Semarang) dan Rachmat Utama Djangkar (Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa) juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dampak Korupsi Terhadap Pelayanan Publik

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat Pemkot Semarang ini tentu berdampak negatif terhadap pelayanan publik dan pembangunan kota. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu.

Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur terhambat, kualitas pelayanan publik menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang.

Upaya Pemkot Semarang Dalam Pemberantasan Korupsi

Meskipun terjerat kasus korupsi, Pemkot Semarang tetap menunjukkan komitmen dalam memberantas praktik korupsi. Salah satunya dengan ikut serta dalam kegiatan pariwara anti-korupsi pada bulan Juni – September 2025.

Selain itu, pemerintah kota juga diharapkan memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi.

Kesimpulan

Pengakuan saksi terkait aliran dana korupsi Pemkot Semarang ke oknum polisi dan jaksa menjadi babak baru dalam kasus ini. Jika terbukti benar, hal ini akan menjadi tamparan keras bagi dunia penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas kasus ini, menindak tegas semua pihak yang terlibat, serta membenahi sistem agar praktik korupsi tidak terulang kembali.

Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk mencegah korupsi. Dengan demikian, pembangunan kota dapat berjalan lancar dan pelayanan publik dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Semarang.